Tampil Mempesona, Bupati Lobar Jamin "Si Peka Bu Siska" Dilanjutkan

Lombok Barat- Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menjamin keberlanjutan dan efektifitas pelaksanaan Sistem Pemantauan Kesehatan Bayi Baru Lahir Berbasis Keluarga (Si Peka Bu Siska) di Lobar. 

Pemkab Lobar mendukung sepenuhnya pengaplikasian inovasi ini melalui regulasi (Perbub dan SK Bupati) dan anggaran baik APBD, ADD, mupun anggaran PKK. Hal ini dikarenakan inovasi ini berkontribusi besar terhadap penurunan angka kematian bayi di Lobar sejak tahun 2019. 

Hal itu disampaikan Bupati saat mempresentasikan Si Peka Bu Siska kepada tim penilai yang terdiri dari 11 orang anggota Tim Panel Independen (TPI) pada penilaian 45 besar nominasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB RI. 

Dalam persentasi ini Bupati Fauzan tampil sangat baik dan apik dalam memaparkan tentang inovasi pelayanan Publik dan Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung keberlanjutan inovasi pelayanan publik tersebut. 

Kegiatan ini berlangsung secara virtual  hari Kamis (07/07/22) di Ruang Rapat Jayengrana Kantor Bupati Lobar Giri Menang Gerung. 

Pada kesempatan tersebut Bupati didampingi Sekda Lobar, para Asisten, Ketua Tim Penggerak PKK Lobar, Kadikes Lobar beserta jajarannya dan para pimpinan OPD terkait. 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Si Peka Bu Siska adalah salah satu inovasi Dikes Lobar yang berhasil lolos 99 besar nominasi kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB RI. 

Jika berhasil masuk 45 besar, Lobar berhak memperoleh DID (Dana Insentif Daerah) senilai 6 Miliar Rupiah dalam bentuk anggaran pembangunan kesehatan. 

Selama 7 menit waktu persentasi yang disediakan, Bupati yang berhasil membawa IPM Lobar urutan 4 di NTB ini memaparkan dengan sangat apik dan smart tentang inovasi ini. 

Bupati Fauzan mengungkapkan, inovasi ini menjadi salah satu solusi terhadap beberapa kendala pembangunan kesehatan di Lobar seperti kondisi geografis wilayah, budaya masyarakat, keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, serta kurangnya pengawasan usia neonatal (<28 hari kelahiran). Usia neonatal seharusnya mendapat perawatan yang intensif dan kontinu. 

Namun menurut standard pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kunjungan neonatal hanya dilakukan 3 kali oleh bidan. Frekuensi tersebut tentu sangat kurang, sehingga perlu dibangun sistem yang memberdayakan keluarga/ibu. 

Sistem ini memungkinkan pemantauan 24 jam oleh ibu selama 30 hari pertama kehidupan. Pelaksanaannya dengan bantuan format seerhana disertai gambar dan uraian tentang kondisi bayinya secara komprehensif, mengacu pada informasi yang terdapat di buku KIA. 

“Tantangan penerapan inovasi ini relatif ringan karena hanya bersifat internal, sehingga kami yakin mampu mengatasinya. Semoga pengaplikasian inovasi ini dapat menekan angka kematian bayi serendah mungkin di Lobar serta mencegah stunting sejak dini”, jelasnya. 

Fauzan menambahkan, inovasi ini juga menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan Posyandu Keluarga, yakni sejauh mana penerapannya dalam pembinaan dan sosialisasi bagi keluarga. Sistem pemantauan ini telah diuji cobakan di dua desa (Kuripan dan Gerung Utara) pada akhir tahun 2019. 

Evaluasi sampai dengan Juni 2022 sebanyak 77.3% neonatal mampu dipantau melalui inovasi ini dengan tingkat kepatuhan 82.7%. Inovasi ini dapat mencegah kerterlambatan identifikasi risiko dan masalah kesehatan  sejak dini di tingkat keluarga, sehingga dapat dilakukan penanganan secara cepat dan tepat. 

Pada Indikator outcome terjadi trend penurunanan kasus  komplikasi bayi baru lahir dari 1.405 kasus (68.2%) pada tahun 2019 menjadi 1.309 kasus (63.9%) pada tahun 2020 dan 1.228 kasus (62.3%) pada tahun 2021. Pada indikator dampak, terjadi penurunan jumlah kematian bayi dari 54 kasus pada tahun 2019 menjadi 42 kasus pada tahun 2021. Prevalensi stunting juga menurun dari 33.3% tahun 2019 menjadi 22.5% pada tahun 2021 dan menurun menjadi 20.37% pada Februari 2022.
Tidak saja dari Pemkab Lobar, inovasi ini juga memperoleh dukungan dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB. 

Dengan diadopsinya Si Peka Bu Siska oleh Kemenkes RI, maka keberlanjutan implementasinya akan dipertahankan bahkan direplikasi di seluruh wilayah Indonesia. 

Mekanisme penilaian kompetisi ini melalui presentasi dan tanya jawab antara tim penilai dengan Bupati Lobar. Pada kesempatan yang sama, tim penilai yang beranggotakan 11 orang TPI ini sangat mengapresiasi sekaligus memuji inovasi ini. Menurut tim penilai, inovasi ini merupakan bukti langkah maju Pemkab Lobar di bidang kesehatan sekaligus terobosan baru penguatan pada sisi preventif kesehatan (pencegahan risiko penyakit). Melalui inovasi ini, keterlambatan identifikasi risiko dan penanganan penyakit sejak dini di tingkat keluarga dapat dicegah. 

Dengan demikian anggaran kesehatan khususnya untuk penanganan penyakit dapat ditekan. Penilaian sementara dari para anggota TPI, ada beberapa prestasi yang telah diraih Lobar melalui inovasi ini, yaitu penurunan angka kematian bayi, efisiensi anggaran perawatan kesehatan, efisiensi tenaga kesehatan serta pencegahan stunting sejak dini