Menurutnya, Pemerintah tidak lagi dapat mentolerir masyarakat yang menjadi sasaran vaksin namun menolak untuk di vaksin. hal tersebut berlaku di seluruh Indonesia termasuk di Lombok Barat. Masyarakat yang tidak mau divaksin akan terkena sejumlah sanksi tegas diantaranya penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan dan penghentian layana administrasi pemerintahan serta denda.
Menurut baehaqi, sanksi ini sudah sangat tegas dan serius. "Sesuai sengan Perpres 14 tahun 2021 pasal 13 A sanksinya sangat tegas dan ini menjadi peringatan bagi masyarakat sasaran vaksin yang menolak untuk di vaksin" ujarnya.
Sekda Lombok Barat telah menerapkan sistem ini dalam pembagian bantuan sosial. Masyarakat yang memperoleh bantuan sosial dan akan mengambil bantuan sosial harus menunjukan sertifikat vaksin kepada petugas. Hal ini dilakukan oleh Lombok Barat sesuai dengan perintah Perpres 14 tahun 2021. Karenanya ia meminta agar semua masyarakat Lombok Barat harus patuh dan taat pada aturan yang dibuat oleh Pemerintah.
Ia juga meminta agar semua masyarakat untuk mensukseskan kegiatan gerebek vaksin yang digelar oleh Pemkab Lombok Barat bersama TNI dan Polri.
"Kami berharap masyarakat tidak menolak vaksin karena kedepan ada kemungkinan vaksin tidak lagi gratis" ujar Baehaqi
Hingga Sabtu Pagi 23/10/2021, masyarakat Lombok Barat yang telah divaksin mencapai 317.163 orang untuk dosis 1 dan 86.622 untuk dosisil 2. sehingga persentase masyarakat yang telah divaksin dosisi 1 mencapai 59,82 persen yang tersebar di 10 kecamatan di Lombok Barat. Hingga saat ini tidak ada penolakan dari masyarakat namun yang menjadi kendala dilapangan adalah vaksin yang sempat tertunda distribusinya.
0 Komentar