Lombok Barat - Salah Satu anggota DPRD NTB asal Partai amanat Nasional H Najamuddin Mustafa Dikritik oleh masyarakat Lantaran Sempat membuat keributan dengan petugas saat terkena penyekatan PPKM darurat di wilayah Gerimak Indah (perbatasan Mataram dengan Lobar) .
Wakil rakyat tersebut dianggap tak mendukung PPKM darurat yang di Berlakukan oleh Pemerintah Daerah setempat Lantaran menolak diminta putar balik dengan alasan tidak bisa menunjukkan kartu vaksin akibat belum divaksin. Padahal Pihak DPRD NTB yang telah mengesahkan Perda NTB nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.
HL Winengan, Wakil Ketua NU NTB menanggapi Statmen anggota DPRD tersebut yang menyebut kewajiban pemerintah menyiapkan Vaksin 275 juta. Menurutnya yang disebut adalah jumlah penduduk Indonesia. Sementara yang harus divaksin adalah warga yang berusia 12 tahun ke atas. Artinya tidak sampai 275 juta warga yang harus divaksin.
"Yang menjadi masalah adalah tindakan anggota DPRD ini tidak mendukung Prokes dan penerapan PPKM Darurat. Padhal DPRD NTB sendiri yang mengesahkan Perda NTB nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular,"tegas Winengan
Ia mengkritik sikap dari anggota DPRD NTB ini, Dan meminta Agar Aparat Penegak Hukum menindak Anggota Dewan Tersebut.
Menurutnya, kalau dianggap melakukan pelanggaran maka aparat seharusnya melaksanakan langkah penanganan sesuai ketentuan. Apalagi, bersangkutan melawan petugas dan menolak putar balik saat PPKM darurat. Dimana ketika warga biasa (bukan pejabat) yang melakukan pelanggaran justru diputar balik.
" Jangan sampai ada perbedaan perlakuan antara rakyat biasa dengan pejabat." Pumgkasnya
Apalagi kata Winengan, yang bersangkutan menyebut petugas dengan sebutan Kurang pantas. Apakah kata dia, tidak ada cara lain yang mesti dilakukan saat terkena penyekatan PPKM darurat tanpa harus marah bahkan melawan aparat yang sedang melaksanakan tugasnya.
Seharusnya selaku wakil Rakyat memberi contoh kepada rakyat untuk mendukung program Pemerintah, karena jangan sampai di NTB terjadi lonjakan kasus covid-19. Apalagi kota Mataram sendiri ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai daerah yang menerapkan PPKM darurat.
"Seharusnya memberikan contoh bagi masyarakat dalam kondisi saat ini,"tegas wakil ketua NU NTB ini.
Diberitakan Sebelumnya, Anggota DPRD Provinsi NTB, H. Najamudin Mustafa terlibat keributan dengan petugas. Ia menolak diminta putar balik meski tidak bisa menunjukkan kartu vaksinasinya.
Najamudin yang dikonfirmasi membenarkan insiden adu mulutnya dengan petugas penjaga pos penyekatan pada Kamis, 15 Juli 2021. Insiden tersebut terekam dalam sebuah video berdurasi sekitar 2 menit. “Ya tadi saya disuruh balik, tapi alasannya ndak masuk di akal saya bilang. Semua orang yang disuruh balik itu diminta surat keterangan vaksin. Tapi saya katakan orang yang belum divaksin itu bukan karena tidak mau, tapi belum dapat giliran,” ujar Najamuddin yang dihubungi via sambungan telepon.
0 Komentar