Hasil Pemeriksaan ini diserahkan langsung oleh Ketua BPK RI Perwakilan NTB di Gedung BPK Perwakilan NTB di Mataram Selasa, 10 Mei 2022 kepada Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid bersama 5 Kepala Daerah Se NTB. Dalam kesempatan ini Bupati Lombok Barat didaulat memberikan sambutan mewakili 6 Kabupaten SE NTB yang juga menerima hasil pemerikasaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam sambutannya Bupati Fauzan menyampaikan terima kasih kepada BPK atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Menurutnya capaian WTP berkali kali sebagai warning bagi Kabupaten/Kota di NTB untuk lebih maksimal dalam melakukan pengelolaab keuangan daerah serta harus segera menindaklanjuti berbagai catatan catatan yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021 lalu. Ia mengatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kendala dan kesulitan yang hampir sama dan merata yaitu terkait dengan kondisi fiskal keuangan daerah. Hal ini tentu dampak dari covid19 yang mengharuskan daerah untuk melakukan refocusing anggaran.
"Tentu yang menjadi kendala adalah kondisi fiskal daerah akibat dari pandemi covid19. Namun dengan WTP ini menunjukan daerah telah melakukan perencanaan anggaran, penatausahaan serta pertanggung jawaban yang baik sehingga memperoleh WTP" ujarnya.
Ditemui usai kegiatan Bupati Fauzan menyampaikan bahwa WTP ini menjadi hasil kerja semua pihak di Lombok Barat. Ia juga mengatakan bahwa opini WTP ini dapat diraih karena semangat kerja keras, kerjasama dan kolaborasi semua pihak di Lombok Barat dalam melaksanakan pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Menurutnya opini WTP ini menjadi semangat bagi Lombok Barat dalam terus melaksanakan pembangunan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.
"Berbagai prestasi mantap yang diraih Lombok Barat ini merupakan kerja keras semua pihak dan ini adalah buah dari semangat kolaborasi, inovasi dan produktif yang selama ini kita budayakan. Dengan kebersamaan dan kolaborasi kita menjadi kuat" ujarnya.
Sementara itu Ketua BPK Perwakilan NTB Ade Iwan Rusmana dalam sambutannya mengatakan bahwa proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021 berjalan dengan lancar dan baik. Ia menyampaikan terima kasih kepada semua kepala daerah atas kerjasamanya sehingga proses pemeriksaan berjalan dengan lancar. Termasuk saat melakukan pemeriksaan di dinas dinas di Kabupaten/Kota di NTB.
"Terima Kasih kepada semua kepala daerah atas kerjasamanya. Hal ini merupakan upaya kita bersama untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku" ujarnya.
Ade Iwan menyampaikan bahwa pada pemeriksaan keuangan tahun 2021 ini semua Kabupaten/Kota di NTB memperoleh opini WTP. Hal ini merupakan salah satu indikator positif bahwa pengelolaan keuangan di Kabupaten/Kota di NTB sudah baik dan sesuai aturan. Ia berharap agar pengelolaan keuangan di Kabupaten/Kota di NTB dapat terus ditingkatkan agar semakin baik. Selain itu ia juga berharap agar Kabupaten/Kota di NTB dapat segera menindaklajuti berbagai catatan dalam temuan BPK pada tahun Sebelumnya. Menurutnya ada beberapa daerah yang belum menindaklanjuti catatan tahun sebelumnya sehingga hal ini berpotensi menyebabkan daerah tersebut untuk tidak dapat memperoleh WTP. "Kami harapkan catatan catatan pada tahun tahun sebelumnya ditindaklanjuti sehingga Kabupaten/Kota tetap berada pada predikat WTP. Kalau tidak ditindaklanjuti berkali kali tentu berpotensi tidak memperoleh WTP" ujarnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Ketua DPRD Lobar Hj Nurhidayah, Kepala BPKAD Lobar Fauzan Husniadi, Inspektur Lombok Barat Hademan, Sekretaris Inspektorat H. Rusni. Sementara itu dari 5 Kabupaten/Kota hadir masing masing Wakil Walikota Mataram TGH Mujiburrahman, Bupati Lombok Utara Djohan Samsu, Bupati Sumbawa Barat H. W Musyafirin, Bupati Dompu Kader Jaelani, Walikota Bima H.M Lutfi. Semua Kepala Daerah didampingi oleh Ketua DPRD.
0 Komentar